Gaji Pokok PNS 2019

Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan atau perubahan gaji PNS tahun 2019 telah terbit dengan ditandatanganinya PP No 15 tahun 2015 pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Jokowi. Dengan pertimbangan meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

PP ini merupakan Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan kenaikan gaji pokok PNS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Selanjutnya, tidak lama lagi atau dalam hitungan hari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis berupa PMK beserta surat edaran (SE) dari Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran rapel atau kenaikan gaji PNS Tahun 2019.

Rata-rata kenaikan sebesar 5%

Gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/e masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

PNS Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Daftar Gaji PNS 2019

Download PP Gaji PNS 2019

Berapa Gaji CPNS ?

Penerimaan CPNS tahun 2018 mulai dibuka, perjuangan untuk menjadi CPNS sudah dimulai. Sebagai CPNS tentunya berhak atas hak keuangan berupa gaji atau tunjangan lainnya. Namun CPNS baru bisa menerima gaji jika sudah ada SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugasnya. Bukan tanggal SK CPNS yang dijadikan patokan penerimaan gaji melainkan SPMT tadi.

Gaji Pokok

Sesuai bunyi pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Daftar Gaji Pokok PNS

(CPNS mendapatkan 80%)

Tunjangan

Selain gaji pokok di atas CPNS memperoleh hak tunjangan istri/suami dengan syarat adanya pernikahan yang sah di hadapan hukum. Besarannya mencapai 10% dari gaji pokok yang diterima. Tunjangan lain yang diterima CPNS ada tunjangan umum dan tunjangan beras. Tunjangan umum diberikan kepada CPNS maupun PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional atau jabatan struktural.

Uang Makan

Hak lain yang diterima seorang CPNS adalah uang makan yang diberikan sesuai golongannya. Uang makan dibayarkan berdasarkan hari kerja masuk selama 1 bulan. Tarifnya golongan III Rp 37.000 per hari dan golongan I dan II Rp 35.000/hari. Pembayaran uang makan diakumulasi selama sebulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan dikenakan PPh sesuai ketentuan.

Tunjangan Kinerja

Perlu diketahui setiap pegawai termasuk CPNS di lingkungan Kementerian/Lembaga berhak atas tunjangan kinerja berdasarkan kinerjanya. Besaran tunjangan setiap K/L berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

Sedangkan persentase tunjangan kinerja yang diterimakan kepada CPNS tergantung dengan kebijakan K/L tersebut. Bisa saja tunjangan kinerja yang dibayarkan sudah penuh 100% seperti Kemenkeu dan Kemenkes, namun K/L lain tunjangan kinerja untuk CPNS rata-rata diberikan 80%.

Total Gaji CPNS

Perkiraan gaji CPNS per bulan

Keterangan :

* Tunjangan kinerja CPNS untuk grade (kelas jabatan) dan besarannya berbeda tiap K/L. Angka di atas memakai contoh Tunjangan Kinerja Kemenkumham. Tentang besaran tunjangan kinerja tiap K/L dapat dilihat di setagu.net

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja Kabupaten Gianyar

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi PNS Kabupaten Gianyar berpedoman pada Pergub No 131 Tahun 2016 tanggal 30/12/2016. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, di luar gaji dan tunjangan.

Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b. menjalani cuti besar;
c. menjalani cuti bersalin;
d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik; dan
e. menjalani bebas tugas.

Bagi PNSD pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Gianyar diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas serta mendapat penilaian dari atasan langsung.

TPP PNS Kabupaten Gianyar

Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Bali

Gubernur Bali menerbitkan Pergub No 58 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2017 yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, peraturan ini mengubah Pergub No 125 Tahun 2016 yang dikeluarkan setahun sebelumnya. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Dalam Pergub ini yang dimaksud TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas. TPP sebagaimana  pembayarannya diatur sebagai berikut:
a. berdasarkan jabatan dan golongan;
b. berdasarkan kehadiran

PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
1. PNSD yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan;
2. PNSD yang menjalani cuti tahunan;
3. PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua;

Pembayaran TPP dihitung secara proposional yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan dengan besaran TPP, besaran TPP sebagaimana dimaksud sudah termasuk pajak.

Daftar TPP Pemprov Bali

Sementara itu Gubernur Bali juga menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menetapkan besaran TPP bagi Widyaiswara dengan jumlah per bulan sbb:

a. Widyaiswara Ahli Utama sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
b. Widyaiswara Ahli Madya sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
c. Widyaiswara Ahli Muda sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah); dan
d. Widyaiswara Ahli Pratama sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Tambahan Penghasilan PNS Kabupaten Tegal

Pemerintah Kabupaten Tegal menaikkan Tambahan Penghasilan bagi PNS dengan pertimbangan bahwa besaran tambahan penghasilan perlu disesuaikan dengan kelayakan dan proporsional dengan kebutuhan hidup PNS di Kabupaten Tegal.

Penyesuaian ini berdasarkan Pergub telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam Perbu ini diatur pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Kabupaten Tegal. Tambahan Penghasilan diberikan selama 12 ( dua belas ) bulan dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap bulan. Serta  Pemberian tambahan penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel TPP Kabupaten Tegal

Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Kabupaten Gowa

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS Kabupaten Gowa mengacu pada Perbup No 45 Tahun 2017 yang ditandatangani tanggal 30 November 2017. Tunjangan Tambahan Penghasilan terdiri atas :

1. tunjangan prestasi;
2. tunjangan kehadiran;
3. tunjangan membuat laporan harian; dan
4. tunjangan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Presentase pemberian tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran adalah sebesar 60% untuk tunjangan prestasi; dan 40% untuk tunjangan kehadiran, tunjangan
membuat laporan harian dan tunjangan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengurangan tunjangan prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Nilai 91 sampai dengan lOO tidak dikenakan pengurangan tunjangan prestasi;
2. Nilai 81 sampai dengln 90 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 5% (lima per seratus);
3. Nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
4. Nilai 61 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 15% (lima belas per seratus);
5. Nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Tunjangan Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

1. PNS Daerah lain yang berstatus PNS titipan;
2. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
3. PNS yang sedang menjalani cuti diluartanggungan negara serta
4. Cuti melahirkananak ketigldan anak berikutnya;
5. PNS yang menjalani cuti besar;
6. PNS yang mengikuti tugas belajar;
7. PNS yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut.
8. PNS tenaga fungsional guru, pengawas sekolah dan penilik.

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. CPNS mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilan pada kelas dan nilai jabatan pengadministrasi umum.

Tambahan Penghasilan PNS Kabupaten Tuban

Peraturan Bupati No 16 Tahun 2017 mengatur tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban kecuali Guru, Pengawas Sekolah dan PNS yang ditempatkan sebagai karyawan/karyawati pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dan karyawan / karyawati pada OPD atau kantor yang tambahan penghasilannya diatur secara khusus.

Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang terdiri dari :

• jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
• jabatan Administrator (Eselon III);
• jabatan Pengawas (Eselon IV);
• jabatan Pelaksana (Staf); dan
• jabatan Fungsional

Tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNSsebesar 50 %, laporan kerja individu sebesar 37,5 % dan serapan OPD atau Kantor sebesar 12,5 %. Pencairan Tambahan Penghasilan bagi PNS Kabupateb Tuban dilakukan secara Triwulanan atau tiga bulan sekali.

Pembayaran Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari
APBD Kabupaten Tuban dan berlaku mulai Januari 2017, berikutt tabel TPP Kab Tuban:

Gaji Bintara Polri

Secara garis besar komponen Gaji Bintara Polri dengan pangkat Bripda terdiri:

- Gaji Pokok
- Tunjangan-tunjangan
- Uang Lauk Pauk (ULP), dan
- Remunerasi

Gaji Auditor BPK

Penghasilan yang diterima seorang PNS di setiap Kementerian Negara/Lembaga bisa berbeda-beda meskipun mempunyai golongan dan menduduki jabatan fungsional yang sama. Perbedaan ini terutama dikarenakan adanya tunjangan kinerja yang tidak sama antara K/L tersebut. Sedangkan soal gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan berlaku universal untuk setiap PNS di Indonesia.

Besaran tunjangan kinerja suata K/L ditentukan oleh capaian reformasi birokrasi yang berjalan di instansi tersebut. Kementerian Keuangan menjadi semacam barometer untuk menilai besaran persentase besaran tunjangan kinerja. Jika sering mendengar suatu K/L tunjangan kinerjanya baru mencapai 50% atau 70% maka persentase tersebut mengacu pada kementerian Keuangan. Dengan kata lain  Kementerian Keuangan persentase Tunjangan Kinerja sudah mencapai 100%.

Besaran tunjangan kinerja seorang pegawai tergantung pada posisi atau jabatan yang dipegangnya. Jabatan tersebut berpengaruh terhadap kelas jabatan atau grade, makin tinggi grade berarti makin besar tunjangan yang diterima. Penentuan grade tergantung kebijakan K/L tersebut, namun tetap mengacu pada aturan dari Permen PAN dan RB.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk 3 pionir awal bersama Kemenkeu dan MA yang mulai memberikan tunjangan kinerja kepada pegawainya dengan berbasis kinerja. Tunjangan kinerja di BPK termasuk tinggi jika dibandingkan K/L yang lain.

Pelamar CPNS yang mendaftar formasi Jabatan Auditor (JFA) akan menduduki Jabatan Auditor Pertama jika diangkat sebagai PNS. Jabatan Auditor Pertama di BPK akan menempati kelas jabatan atau grade 5 (lima). Sesuai Perpres Nomor 188 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan BPK, besaran tunjangan kinerja grade 5 mencapai Rp 4.807.000. Selain itu pemangku Jabatan Fungsional Auditor Pertama mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp 450.000.

Perkiraan Gaji Auditor BPK

Gaji Hakim dan Calon Hakim

Kelulusan akhir penerimaan calon hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 sudah diumumkan. Sebanyak sebanyak 1.607 peserta seleksi dinyatakan lulus sebagai calon hakim. Calon hakim akan ditempatkan di pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara (TUN).

Perlu diingat bahwa calon hakim (cakim) masih berstatus sebagai CPNS belum diangkat menjadi hakim. Untuk menjadi hakim harus lulus pendidikan calon hakim yang diadakan Mahkamah Agung. Pendidikan Caton Hakim adalah suatu proses pembelajaran untuk menghasilkan Hakim yang menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan. Namun sebelum menjalani pendidikan calon hakim CPNS harus mengikuti prajabatan selama kurang lebih 6 bulan.

Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaaan Hakim, bagi Calon Hakim yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yakni PERMA No. 6 Tahun 2016, calon hakim yang dinyatakan tidak lulus dalam pendidikan diberhentikan dengan hormat, bisa menjadi PNS nonhakim.

Dengan status calon hakim sebagai CPNS atau PNS maka gajinya juga mengikuti aturan yang berlaku. CPNS mendapatkan gaji sebesar 80% dari gaji pokok, begitu pula tunjangan kinerja CPNS hanya menerima 80% saja (KMA No. 17KMA/SK/XII/2015).

Berikut perhitungan gaji yang diterima sebagai calon hakim di Mahkamah Agung

Keterangan :

Merujuk pada Surat Keputusan Ketua MA No. 177/KMA/SK/XII//2015, tunjangan kinerja untuk staf golongan III/a Pengadilan Negeri, Agama dan TUN sebesar Rp 2.974.000.

Dalam surat keputusan MA tersebut belum diatur tunjangan kinerja bagi calon hakim, asumsinya CPNS yang dipersiapkan menjadi calon hakim tidak menduduki jabatan apapun.

GAJI HAKIM

Angka di atas akan jauh berbeda jika calon hakim sudah diangkat menjadi Hakim. Dengan masa jabatan sebagai Hakim Pratama 0 tahun maka penghasilan yang diterima minimal Rp 10.564.100 di luar tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu

Menurut PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, hakim mendapatkan Hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan jabatan;
3. Rumah negara;
4. Fasilitas transportasi;
5. Jaminan kesehatan;
6. Jaminan keamanan;
7. Biaya perjalanan dinas;
8. Kedudukan protokol;
9. Penghasilan pensiun; dan
10. Tunjangan lain.

Gaji Pokok

Tunjangan Jabatan Hakim

Tunjangan Kemahalan Hakim

Sehingga calon hakim yang stelah lulus pendidikan hakim dan diangkat menjadi hakim akan mendapatkan penghasilan minimal sebagai berikut:

• Gaji Pokok Rp 2.064.100
• Tunjangan Jabatan Rp 8.500.000

• Jumlah Rp 10.564.100