TPP Pemprov Jateng

Hasil pemeriksaan BPK soal pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jateng menyatakan bahwa TPP harus diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Selama ini Pemberian TPP Pemprov Jateng disamaratakan berdasar golongan dan pangkat.

Menindaklanjuti temuan BPK tersebut Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan Pergub No 9 tahun 2015 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Salah satu bunyi pasalnya mengakomodir temuan BPK tersebut dengan menyebutkan bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga ada faktor pengurang dalam pemberian TPP karena faktor kedisiplinan.

Sebagai pedoman pelaksanaan diterbitkan pula Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Pergub tersebut diatur pegawai yang mendapatkan atau tidak mendapatkan TPP. Ketentuan lain TPP diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 13 kali. Bagi SKPD/UPTD tertentu dengan beban kerja /tempat bertugas/kondisi kerja khusus dapat diberikan TPP tambahan.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



» Thanks for reading TPP Pemprov Jateng

2 Responses to "TPP Pemprov Jateng"

  1. Mau tanya..apakah cpns pemprov jateng juga mendapat tpp juga?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Harusnya dapat, tapi habis di regulasi

      Hapus